ARTI SEBUAH BBM

Penolakan kenaikan BBM masih terus digelar di mana-mana. Bahkan
semakin emosional dan semakin dibarengi dengan kekerasan, bahkan
kekisruhan sebagaimana sudah saya duga sebelumnya di MediaKonsumen
ini beberapa waktu yang lalu (Demo Menggila, Pemerintah Masa Bodoh;
BBM Naik, Lalu Apa?).

Ini disebabkan oleh antara lain karena gagalnya program komunikasi
pemerintah dengan rakyatnya. Namun demikian, bagaimana mungkin rakyat
dapat memahami sebuah komunikasi yang tidak masuk akal mengenai
alasan dinaikkannya BBM. Komunikasi yang buruk ini ditambah lagi
dengan minimnya upaya pemerintah dalam mengurangi dampak kenaikkan
BBM ini, bahkan Badan Intelejen Negara pun beberapa hari terakhir ini
ikut memperkeruh situasi dengan menebar tuduhan sana-sini.

Tulisan ini adalah untuk mengingatkan, bahwa kenaikan BBM berhubungan
dengan adanya konspirasi jahat orang-orang di Kejaksaan Agung dengan
konglomerat hitam. Ini menjadi salah satu penyebab pemerintah
akhirnya kedodoran APBN dan menaikkan BBM sebagai solusi gampang dan
gila sehingga membuat negeri ini semakin compang-camping dan boroknya
terlihat.

Kejagung sebelumnya menjadi tumpuan harapan rakyat agar bisa
mengembalikan dana BLBI sebesar ratusan trilyun rupiah yang dirampok
konglomerat hitam. Sayangnya setelah jaksa Urip Tri Gunawan
tertangkap sedang disuap oleh Artalita Suryani, sejumlah jaksa agung
muda lainnya justru juga “tertangkap” melakukan “telpon-ria” dengan
Artalita, kaki-tangan Syamsul Nursalim, salah satu perampok BLBI.
Jaksa Urip adalah ketua tim 35 yang menangani kasus dana BLBI Sjamsul
Nursalim dan Anthony Salim. Ia diburu KPK dan tertangkap di rumah
Sjamsul Nursalim sedang menerima uang sebesar lebih dari 6 milyar
rupiah dari Artalita hanya beberapa hari setelah jaksa agung muda
pidana khusus Kemas Yahya Rahman mengeluarkan SP3 untuk kasus BLBI
Syamsul Nursalim dan Anthony Salim.

Kasus terbongkarnya borok kejagung ini mungkin juga sekaligus
membongkar borok TNI yang tidak tahu ada anggotanya yang “magang”
bertahun-tahun menjadi “ajudan” Artalita di Sjamsul
Nursalim “Syndicate”.

Kejadian ini sudah menjadi keprihatinan kita bersama, karena ini
seperti sering disebut orang adalah “gunung es” dari berbagai carut-
marut di negeri morat-marit ini. Sebelum soal Urip, sang borok
kejaksaan ini, di awal tahun 2007, seorang jenderal polisi
dijebloskan ke penjara karena korupsi dalam kasus Andrian Woworunto.
Kemudian KPK juga memenjarakan Irawadi Yoenus, salah seorang
komisioner Komisi Yudisial di tangkap di akhir tahun 2007 lalu karena
melakukan korupsi dalam kasus pengadaan tanah untuk kantor Komisi
Yudisial yang baru. Baru beberapa bulan lalu di bulan Januari 2008
ini, KPK menahan mantan Kapolri Rusdihardjo, karena diduga melakukan
korupsi saat menjabat sebagai Dubes RI untuk Malaysia di Kuala
Lumpur. Juga bulan April 2008 lalu seorang anggota DPR telah membuat
geram para aktivis lingkungan hidup. Al-Amin Nasution tertangkap
menerima suap dari pejabat kabupaten Bintan di Jakarta. Al-Amin
Nasution sudah lama dibidik KPK terkait pengalihfungsian hutan
lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan.

Meski pun mereka yang disebut di atas hanya beberapa orang saja,
namun mereka sudah mewakili hampir semua lembaga negara yang penting
di negeri ini yang seharusnya menjadi tumpuan harapan rakyat dalam
mengelola negeri morat-marit ini. Ada yang mewakili kepolisian,
Mahkamah Agung, pemerintah, DPR dan terakhir kejagung. Mereka yang
tertangkap itu, seperti yang disebut oleh Permadi SH adalah sedang
bernasib sial. Masih banyak bajingan-bajingan lain yang belum
tertangkap.

Di mana-mana di seluruh dunia ini, termasuk di lobang tikus sekali
pun, berlaku aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, bahwa
penegak hukum tidak boleh berkomunikasi atau bertemu muka dengan
bajingan dan kaki-tangannya yang sedang ditanganinya di tempat atau
waktu yang tidak seharusnya. Meski jaksa-jaksa itu telah melakukan
kesalahan yang amat memalukan dan merendahkan dirinya dan lembaganya,
namun demikian Jaksa Agung Hendarman Supandji nampaknya masih akan
sangat terlambat untuk menggunakan nuraninya dalam memperbaiki
lembaga yang dipimpinnya.

Bukan berapa Rupiah suap yang diterima para jaksa agung itu yang
menjadi persoalan kita, tetapi betapa mudahnya kita menyerahkan
kepentingan rakyat banyak pada orang-orang durjana yang tidak peduli
dengan masa depan negeri ini. Hanya dengan beberapa milyar rupiah
saja, kejagung sudah bisa dengan mudah dibuntungi, padahal kasus yang
BLBI ditanganinya adalah puluhan trilyun rupiah. Kita tidak bisa
membayangkan negeri macam apa Indonesia ini jika SP3 untuk Sjamsul
dan Anthony ini menjadi patokan untuk memberikan SP3 juga bagi kasus-
kasus BLBI lainnya yang ratusan trilyun rupiah.

Murah sekali harga jiwa para jaksa itu…